Perjalanan Vladimir Vladimirovich Putin Presiden Rusia

Vladimir Vladimirovich Putin lahir pada tanggal 7 Oktober 1952 di St Petersburg yang pada saat itu dikenal dengan nama Leningrad. Dia sebagai anak tunggal karena kedua saudaranya meninggal ketika masih kecil, yang pertama ketika lahir yang kedua karena dipteri. Sekalipun mengakui pemerintahan Komunis, Putin dibaptis berdasarkan kepercayaan Gereja Ortodoks. Ketika masa muda, sering dipanggil Putka. Ayahnya, Vladimir Spiridonovich Putin, adalah karyawan lepas dari sebuah pabrik dan meninggal pada bulan Agustus 1999. Ibunya Maria Ivanovna Putina, meninggal 6 bulan lebih awal.

Putin memiliki kemampuan yang cukup baik dalam berbahasa Inggris dan Jerman serta memiliki keterampilan dalam bela diri khususnya sambo (bela diri ala Rusia) dan judo, bukan perokok dan bukan pemabuk berat.

Vladimir Putin menikahi Lyudmila pada tahun 1958 dan memiliki dua anak Katya (1985) dan Masha (1986). Kedua duanya lahir di Dresden, Jerman dan saat ini bersekolah di sekolah internasional di Moskwa. Dia memiliki binatang peliharaan berupa seekor anjing pudel yang dipanggil Tosca. Lyudmila sendiri seorang lulusan sarjana bidang filologi pada Universitas Negeri Leningrad. Setelah lulus dia bekerja sebagai pramugari di Kaliningrad dan sekarang sebagai pengajar. Dia memiliki keterampilan dalam berbahasa Inggris, Jerman dan Spanyol.

Jabatan sebelumnya:

Ketua Komite untuk Hubungan Luar Kota Administrasi St. Petersburg
28 Juni 1991-1996

Ketua Direktorat Kontrol Administrasi Kepresidenan Rusia
26 Maret 1997-Mei 1998

Direktur FSB
25 Juli 1998 - 9 Agustus 1999

Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia
29 Maret 1999-15 November 1999

Perdana Menteri Rusia
9 Agustus 1999–7 Mei 2000

Presiden Rusia
31 Desember 1999-7 Mei 2008

Ketua G-8
2006

Perdana Menteri:
Mikhail Kasyanov
Viktor Khristenko
Mikhail Fradkov
Viktor Zubkov

Putin menciptakan payung hukum bagi setiap kebijakan yang akan ia terapkan kelak. Ia menyebutnya sebagai ”kediktatoran hukum” (dictatorship of law). Langkah ini dimaksudkan untuk menciptakan garis kekuasaan vertikal yang berpangkal pada undang-undang federal dengan presiden sebagai pemilik otoritas tertinggi dalam sistem birokrasi kenegaraan. Hal ini menindaklanjuti ketidakseimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah yang telah berlangsung sejak pemerintahan Yeltsin.

Kebijakan-kebijakan dalam negeri:

1. Menumpas gerakan separatis Chechnya saat menjabat perdana menteri. Stabilitas dalam negeri menjadi tujuan utama dengan mengabaikan kritik atas kebijakannya yang dianggap melanggar HAM.

2. Reformasi pemerintahan/birokrasi dengan menciptakan tujuh distrik federal baru yang menjadi pusat administrasi 89 negara bagian. Distrik Federal Pusat, ibukota Moskwa; Distrik Federal Barat Daya, ibukota St Petersburg; Distrik Federal Kaukasus Utara, ibukota Rostov-na-Donu; Distrik Federal Volga, ibukota Nizhniy Novgorod; Distrik Federal Ural, ibukota Yekaterinburg; Distrik Federal Siberia, ibukota Novosibirsk; Distrik Federal Timur Jauh, ibukota Khabarovsk. Lima dari tujuh pemimpin distrik ini merupakan orang-orang dari militer dan polisi rahasia.

3. Reformasi sistem birokrasi lama yang dilakukan Putin diikuti dengan revitalisasi institusi Kejaksaan Agung (General Prosecutor). Institusi ini akan ditempatkan di masing-masing distrik federal dan cabangnya akan ditempatkan di masing-masing wilayah. Langkah ini ditempuh untuk mendukung kinerja pejabat distrik federal dalam menanggulangi pelbagai persoalan hukum. Reformasi birokrasi dengan sendirinya telah menciptakan sebuah sistem kekuasaan hierarkis-vertikal. Reformasi ini memang menempuh cara-cara baru yang cenderung otoriter karena presiden seolah-olah tidak ingin adanya penguasa tandingan di tingkat domestik. Dengan demikian ia dapat dengan leluasa menerapkan berbagai kebijakan yang sifatnya seragam dari atas-ke-bawah.

Putin dalam pidatonya kepada parlemen pada tanggal 3 April 2001 menyebutkan bahwa rangkain reformasi birokrasi mutlak diperlukan demi terciptanya sebuah negara federal yang solid.

Untuk menciptakan pemerintahan yang solid, Putin mengajak sejumlah koleganya dari FSB, militer, dan polisi. Orang-orang ini disebut sebagai siloviki, yaitu orang-orang yang memiliki kedisiplinan tinggi dan memiliki visi penciptaan stabilitas. Menurut seorang sosiolog, Olga Kryshtnaovskaya, seperti dikutip Goldman, jumlah siloviki yang menjadi staf Kremlin diperkirakan mencapai 50 sampai 70 persen. Orang-orang inilah yang mendukung setiap kebijakan Putin untuk menguatkan struktur kenegaraan dengan menerapkan pola-pola yang cenderung otoriter.

4. Bersamaan dengan reformasi birokrasi, Putin mulai mengarahkan perhatiannya pada sistem perpajakan negara. Putin merancang undang-undang perpajakan baru yang diratifikasi oleh Dewan Federal (kamar atas parlemen Rusia) tanggal 26 Juli 2000.

Undang-undang perpajakan baru ini menurunkan pajak perusahaan dari 4 persen menjadi 1 persen dan pajak daerah dari 12 sampai 30 persen menjadi rata 13 persen. Penetapan undang-undang perpajakan baru ini mendapat tentangan dari beberapa gubernur, salah satunya dari walikota Moskwa, Yuri Luzhkov. Luzhkov mengatakan bahwa beberapa wilayah akan kesulitan dengan tingginya pajak dan mengharapkan kemurahan hati pemerintahan pusat untuk mendistribusikan kembali secara adil.

Dengan adanya UU perpajakan baru, Putin mulai mengejar para pengusaha yang dianggap menggelapkan pajak semasa pemerintahan Yeltsin, antara lain Khodorkovsky, Mikhail Khodorkovsky.adalah salah satu pengusaha kaya yang pernah mendanai partai Yabloko sebesar 100 juta dolar untuk menjadi partai oposisi Partai Rusia Bersatu yang mendukung Putin.

---