KASUS PEGADAIAN

KASUS;

kepala seksi di-kantor saya meminjam BPKB mobil saya, setelah itu dia menggadaikan kepeda rentenir BPKB saya tersebut senilai 100 jt dan setelah jatuh tempo dia enggak bisa bayar utangnya dan mobil saya di sita oleh rentenir tsb..istri Kasi saya tersebut meminta saya memberikan mobil saya kepada rentenir dengan membuat surat perjanjian bermatrai 6000 bahwa dia akan membayar seharga mobil saya 2( dua) bulan kemudian di saksikan oleh adik KASI dan suami adik Kasi saya yang perempuan dan merupakan Kadis di suatu instansi di kota saya, dan hingga sudah lebih 1 (satu) tahun uang saya belum di kembalikan oleh istri KASI saya tersebut...sementara Kasi saya tersebut telah pergi menghilang tak tau dimana rimbanya? (sebagai informasi utang Kasi saya kira-kira 500 jt belum termasuk mobil saya yang digadaikannya tersebut...)
yang ingin saya tanyakan:
1. apakah kalau saya bawa kejalur hukum uang saya bisa kembali?
2.apakah hukum pidana atau perdata kasus saya ini?
3.seandainya mereka bercerai bagai mana dengan uang saya?
4.solusi apa yang bisa saya lakukan agar uang saya kembali?

PENCERAHAN;

 
Berdasarkan uraian cerita yang disampaikan, asumsi saya perkara Anda adalah perkara perdata dimana istri kasi Anda tersebut mengakui berhutang kepada Anda. Terkecuali bila pada kenyataannya saat KASI Anda menggandaikan BPKB Anda tanpa sepengetahuan dan seijin Anda selaku pemilik, bisa jadi, dalam perkara Anda tsb terdapat unsur pidana penggelapan yang artinya unsur pidananya harus diproses terlebih dahulu sebelum perkara perdatanya.

Dalam perkara perdata, jika pada kenyataannya atas wanprestasi yang dilakukan istri kasi memang menimbulkan kerugian tentunya hakim dapat memerintahkan istri kasi untuk mengembalikan uang tersebut berikut pembayaran bunganya kepada Anda selaku pihak yang dirugikan.

Jika terjadi perceraian diantara keduanya, tentunya hutang tersebut tetap menjadi kewajiban mereka berdua karena hutang tersebut masih termasuk harta bersama dalam perkawinan mereka selama belum ada pemisahan harta. Artinya, selama belum ada pemisahan harta bersama perkawinan, meskipun mereka bercerai, mereka tetap tanggung menanggung hutang kepada Anda dan Anda sebagai kreditur tetap dapat menagih kepada salah satu dari mereka atau menagih langsung kepada mereka berdua. Hal ini sebagaimana dimaksud dan diatur Pasal 1283 KUHPerdata : "Kreditur dalam suatu perikatan tanggung-menanggung dapat menagih piutangnya dari salah satu debitur yang dipilihnya, dan debitur ini tidak dapat meminta agar utangnya dipecah".

Jika pada kenyataannya, mereka telah bercerai dan juga telah melakukan pemisahan harta bersama, maka hutang tersebut menjadi tanggungan bagi pihak yang membuat hutang tersebut.

Solusi dalam masalah hutang piutang hanya ada 1 (satu) solusi, yakni menagih dan menagih hutang tersebut.