Birokrasi pada masa Orde Baru menciptakan strategi
politik korporatisme Negara yang bertujuan untuk mendukung penetarsinya ke
dalam masyarakat, sekaligus dalam rangka mengontrol piblik secara penuh.
Strategi politik birokrasi tersebut merupakan strategi dalam mengatur system
perwakilan kepentingan melalui jaringan fungsional nonideologis, dimana sistem
tersebut memberikan berbagai lisensi pada kelompok fungsional dalam masyarakat,
seperti monopoli atau perizinan, yang bertujuan untuk meniadakan konflik antar
kelas atau antar kelompok kepentingan dalam masyarakat yang memiliki
konsekuensi terhadap hilangnya pluralitas social,politik maupun budaya.
Pemerintahan Orde Baru mulai menggunakan birokrasi sebagai premium mobile bagi
program pembangunan nasional. Reformasi birokrasi yang dilakukan diarahkan pada
:
- Memindahkan wewenang administratif kepada eselon atas dalam hierarki birokrasi
- Untuk membuat agar birokrasi responsif terhadap kehendak kepemimpinan pusat
- Untuk memperluas wewenang pemerintah baru dalam rangka mengkonsolidasikan pengendalian atas daerah-daerah.
Komentar