KASUS WARISAN

KASUS;

Selamat malam.....pak....saya mendapat warisan rumah dari alm ayah saya....dgn ukuran 5 x 18 meter tapi setelah kurun waktu berjalan...ayah saya membeli dari orang lain ......dgn bukti perjanjian persaksian atau petok D.....setelah saya cek kekelurahan ternyata nomer letternya tercatat disana...dan betul telah dibeli ayah saya....akan tetapi ternyata mulai bagian belakang kedepan 10 meter ada pihak lain yang mempunyai sertifikat (pemilik 1 ) dan mengakui bahwa telah dijual ke orang yg menjual ke ayah saya....sedang yang 8 meter kedepan petok D atas nama si A (bukan pemilik 1 )atau lain dgn pemilik yang belakang....yang mau saya tanyakan gimana caranya agar bisa saya ajukan menjadi sertifikat....(ada beberapa tetangga yang mengalami hal sama ).....kami sudah kenotaris dan diminta untuk pinjam sertifikat induk..dari pemilik 1....tapi sampai detik ini pemilik 1 selalu sulit untuk menyerahkannya....apa yg harus kami lakukan ? Karena ada sekitar 20 orang atau lebih yang punya keinginan sama untuk lepas dari sertifikat induk dan mengurus sertifikat masing 2x....dengan segala hormat mohon bantuan dan pencerahannya....

PENCERAHAN;

 
Berdasarkan uraian yg disampaikan, asumsi saya, keseluruhan bidang tanah tersebut masih berupa girik, tidak ada sertikat induk diatas tanah tersebut. Jadi, asumsi saya, rasanya pemilik 1 memang sulit memenuhi permintaan anda karena ssghnya pemilik 1 tsb tidak mmpunyai sertikat induk spt anda minta.
Dalam praktek pertanahan, biasanya dilakukan dari tangan ke tangan, dimana semula bisa berbentuk tanah yang sangat luas, dan kemudian di bagi2 atau dipecah2 menjadi beberapa bidang tanah yang lebih kecil. Peralihan hak atas tanah girik tersebut biasanya dilakukan di hadapan Lurah atau kepala desa. Namun demikian, banyak juga yang hanya dilakukan berdasarkan kepercayaan dari para pihak saja, sehingga tidak ada surat-surat apapun yang dapat digunakan untuk menelusui kepemilikannya.
Jika anda ingin mengurus sertikat atas tanah girik tersebut maka anda harus melakukan proses Pendaftaran Tanah yang secara umum prosesnya sbb :
1. Mendapatkan surat rekomendasi dari lurah/camat perihal tanah yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa atas tanah tersebut belum pernah disertifikatkan serta riwayat pemilikan tanah dimaksud.
2. Pembuatan surat yang menyatakan bahwa tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa dari RT/RW/LURAH
3. Dilakukan tinjau lokasi dan pengukuran tanah oleh kantor pertanahan
4. Penerbitan Gambar Situasi atau Surat Ukur, yang dilanjutkan dengan pengesahannya
5. Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas tanah dan bangunan sesuai dengan luas yang tercantum dalam Gambar Situasi atau Surat Ukur. Pembayaran BPHTB tersebut dilakukan apabila tanah yang dimohon berasal dari tanah negara atau tanah garapan. Atau dalam hal pada waktu proses pelaksanaan AJBnya dulu, BPHTB tersebut belum dibayarkan
6. Proses pertimbangan pada panitia A kantor pertanahan setempat.
7. Pengumuman di Kantor Pertanahan dan Kantor Kelurahan setempat selama lebih kurang 2 bulan
8. Pengesahan pengumuman
9. Penerbitan Sertifikat tanah.

untuk proses pensertifikatan tanah tersebut hanya dapat dilakukan jika pada waktu
pengecekan di kantor kelurahan setempat dan kantor pertanahan terbukti bahwa tanah tersebut memang belum pernah disertifikatkan dan selama proses tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan (perihal pemilikan tanah tersebut). Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka proses pensertifikatan dapat ditempuh dalam waktu sekitar 6 bulan sampai dengan 1 tahun.